Oleh: Andri Kosasih

Economist & Big Data Analytics Consultant Xquisite AI

Dalam sebuah cerita kuno, seorang wanita cantik menginginkan berpasangan dengan pria superpandai. Harapannya, kelak hidup nyaman, memiliki keturunan secerdas bapaknya dan seanggun ibunya. Jalan seperti ini diambil karena begitu menggoda. Instan, cepat dan efektif. Seperti keputusan berinvestasi dalam teknologi. Teknologi terbaru dianggap solusi semua masalah.

Ini terjadi pada dunia usaha saat ini. Tren big data begitu menggoda, seolah-olah agar dianggap melek teknologi semua beramai-ramai membicarakannya. Tidak terkecuali pemerintah. Business case dicari untuk membuktikan pentingnya implementasi big data dalam sistem informasi mereka. Salah satunya adalah masalah transparansi publik.

Seperti kita tahu, melalui proses yang transparan, publik memiliki fungsi kontrol yang lebih baik terhadap berbagai kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Hal tersebut akan mendorong meningkatnya akuntabilitas publik sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat.

Pertanyaannya apakah big data mampu membantu kita menyelesaikan persoalan transparansi? Karena big data seperti pedang bermata dua, tajam keluar maupun kedalam. Kendala yang dihadapi dalam implementasi big data biasanya pada change management organisasi di dalam. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen top manajemen untuk mengawal proses didalamnya.

Sektor Pendidikan

Bila dikaji lebih dalam, pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting. Jika pendistribusiannya dibarengi dengan transparansi, tentu multiplier effect yang tercipta dapat terukur dengan baik. Sebagai contoh, anggaran pemerintah di sektor pendidikan yang dinilai banyak kalangan belum optimal. Salah satunya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang hingga saat ini masih sulit dikontrol pendistribusiannya. Hal ini dikarenakan masih belum terintegrasinya data yang dibutuhkan untuk mendistribusikan kartu tersebut sehingga belum sepenuhnya tepat sasaran.

Demikian pula dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah sulit memantau sekolah-sekolah yang sudah menerima dan yang belum menerima dana tersebut. Pendistribusian yang tepat sasaran tentunya dapat meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran pemerintah, disamping berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di masa depan.

Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi big data mampu melakukan proses mendasar pada data secara otomatis. Besarnya volume serta kompleksnya data dapat diatasi dengan melakukan cleansingmatching dan integrasi pada data yang berasal berbagai macam sumber, sehingga kita dapat melihat data siswa atau sekolah secara menyeluruh dan terperinci. Proses crosscheck antara penerima KIP atau BOS dilapangan dengan data laporan petugas dengan mudah di telusuri. Penyimpangan yang selama ini terjadi seharusnya sudah dapat dikurangi. Terlebih, peran manusia dalam proses pengolahan data sudah dapat digantikan oleh mesin.

Smart City

Saat ini tren pengembangan big data di sektor publik, juga dimanfaatkan oleh pemerintah propinsi dan kota dengan membangun program Smart City untuk menunjang transparansi publikPropinsi DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya dikabarkan telah menerapkan smart city untuk meningkatkan pelayanan kepada warga kotanya. Smart city yang tak lain adalah internet of things memungkinkan pemerintah daerah untuk merekam jejak aktifitas warganya sehari-hari. Pemerintah memasang mata dan telinga di berbagai wilayah untuk mengetahui dengan pasti apa yang terjadi dengan kotanya hari demi hari.

Walau hal tersebut dinilai langkah perbaikan yang nyata, namun berdasarkan konsepnya, hal tersebut masih dianggap dini jika dikatakan kota yang pintar. Berdasarkan kajian yang dilakukan di berbagai kota dunia, kita dapat melakukan evaluasi terhadap penerapan smart city di Indonesia. Berdasarkan hasil studi banding, smart city memiliki enam dimensi utama yakni smart peoplesmart environmentsmart govermentsmart mobilitysmart living dan smart economy dengan empat puluh delapan indikator penilaian.

Berdasarkan hal tersebut, kota Surabaya merupakan kota dengan penerapan smart city paling baik. Ini bisa dilihat dari tiga dimensi yang sudah dicapai oleh pemkot Surabaya yakni dimensi governmentenvironment dan economy. Pemkot Surabaya telah menerapkan keterbukaan kebijakan-kebijakannya, sistem administrasi secara online, pengolahan sampah berbasis IT, sistem pengawasan air berbasis teknologi, sistem monitoring area publik, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, sistem administrasi kependudukan, sistem administrasi perizinan dan sistem peringatan dini bencana.

DKI Jakarta masih berkutat pada dimensi smart government yakni pencapaian yang berfokus pada tujuan memberikan informasi yang transparan dalam hal kinerja yang telah diterapkan oleh pemerintah kota agar dapat diawasi oleh publik melalui portal dan aplikasi yang dimiliki. Sama seperti DKI Jakarta, kota Bandung sudah memiliki ruang control atau command center yang bisa memantau aktifitas warganya. Selain itu, Bandung dinilai baik dari dimensi smart environment, terbukti dengan cukupnya ruang terbuka publik yang dimiliki serta taman kota yang terpelihara dengan baik.

Kedaulatan Data

Seperti buah simalakama, dimana transparansi selalu bertolak belakang dengan kedaulatan. Transparansi baik dari sisi internal, namun tidak untuk pihak luar. Bagaimanapun confidentiality informasi warga negara harus menjadi prioritas yang tetap dijaga. Pengembangan teknologi hasil karya anak negeri harus terus didorong agar pertukaran data yang terjadi antar warga Indonesia tidak menjadi komoditi yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Yang menjadi perhatian utama, tentu keamanan warga negara, dimana tindakan kriminal yang mungkin muncul akibat terbukanya informasi harus terus dilakukan, terlebih pengaruhnya terhadap kestabilan negara. Kita berharap kegagalan kita menjaga kedaulatan data, tidak terjadi seperti cerita wanita cantik yang memilih sang super pandai, jika pada akhirnya melahirkan anak bodoh dan buruk rupa.

Link: http://koran.bisnis.com/read/20160205/251/516493/big-data-transparansi-publik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *